PERSYARATAN/KETENTUAN PEMINJAMAN BERKAS BERKAS IN AKTIF (Oleh Internal)

1. PROSEDUR PEMINJAMAN BERKAS PERKARA

1. Menandatangani formulir peminjaman arsip berkas perkara;
2. Mengisi Buku Peminjaman arsip berkas perkara;
3. Peminjaman disetujui oleh Panitera dan Ketua Pengadilan Negeri Batang.

1. BATAS WAKTU PEMINJAMAN BERKAS

1. Lamanya peminjaman berkas perkara adalah 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali selama 3 (tiga) hari;
2. Untuk Berkas yang dimohonkan Peninjuan Kembali menyesuaikan dengan berkas kembali dan untuk berkas yang di mohonkan eksekusi lama Peminjaman selama 21 (dua puluh satu) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 7 (tujuh) hari.

III. PROSEDUR PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA

1. Peminjam menyerahkan berkas perkara yang akan dikembalikan kepada petugas dan menandatangani formulis peminjaman berkas perkara;
2. Bila peminjam akan memperpanjang peminjaman, kembali ke prosedur peminjaman berkas dengan membawa berkas perkara tersebut;
3. Petugas menyimpan berkas perkara yang dikembalikan ke rak/lemari disaksikan oleh petugas arsip dan untuk itu dibuat berita acara.

1. TATA TERTIB

1. Memelihara/menggunakan berkas perkara dengan sebaik-baiknya;
2. Tidak diperkenankan menulis/mencoret-coret, melipat halaman berkas perkara;
3. Berkas perkara tidak diperkenankan untuk digunakan diluar Kantor;
4. Peminjam tidak diperkenankan untuk meminjaman kepada orang lain;
5. Segera mengembalikan apabila batas waktu pinjam habis;
6. Berkas hanya bisa dipinjamkan sebanyak 2 (dua) berkas.

1. SANKSI-SANKSI

1. Apabila berkas perkara yang dipinjam dikembalikan dalam keadaan rusak atau hilang, peminjam harus bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila masa peminjaman telah habis dan berkas perkara belum dikembalikan, maka peminjam dapat diberi sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

PERSYARATAN/KETENTUAN PEMINJAMAN BERKAS BERKAS IN AKTIF (Oleh Eksternal)

1. PROSEDUR PEMINJAMAN BERKAS PERKARA

1. Menyerahkan kartu identitas (KTP/SIM/Kartu Mahasiswa);
2. Mengisi Buku Peminjaman arsip berkas perkara;
3. Peminjaman diketahui oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang;
4. Peminjaman diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang;

1. BATAS WAKTU PEMINJAMAN BERKAS

• Lamanya peminjaman berkas perkara adalah 1 (satu) hari dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali selama 1 (satu) hari.

III. PROSEDUR PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA

1. Peminjam menyerahkan berkas perkara yang akan dikembalikan kepada petugas dan menandatangani formulis peminjaman berkas perkara;
2. Bila peminjam akan memperpanjang peminjaman, kembali ke prosedur peminjaman berkas dengan membawa berkas perkara tersebut;
3. Petugas menyimpan berkas perkara yang dikembalikan ke rak/lemari disaksikan oleh petugas arsip dan untuk itu dibuat berita acara.

1. TATA TERTIB

1. Memelihara/menggunakan berkas perkara dengan sebaik-baiknya;
2. Tidak diperkenankan menulis/mencoret-coret, melipat halaman berkas perkara;
3. Berkas perkara tidak diperkenankan untuk digunakan diluar Kantor
4. Peminjam tidak diperkenankan untuk meminjaman kepada orang lain;
5. Segera mengembalikan apabila batas waktu pinjam habis;
6. Berkas hanya bisa dipinjamkan sebanyak 2 (dua) berkas
7. Peminjaman berkas hanya dapat digunakan untuk keperluan penelitian bagi Mahasiswa atau Dosen;
8. Peminjaman membaca/mempelajari berkas dimeja yang telah disediakan diruang arsip disaksikan oleh petugas arsip, Kepaniteraan Hukum.

1. SANKSI-SANKSI

1. Apabila berkas perkara yang dipinjam dikembalikan dalam keadaan rusak atau hilang, peminjam harus bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila masa peminjaman telah habis dan berkas perkara belum dikembalikan, maka peminjam dapat diberi sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Neraca Pengadilan Negeri Batang Tahun 2025

• NERACA DIPA 01
  Januari
  Februari
  Maret
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Agustus
  September
  Oktober
  Nopember
  Desember
• NERACA DIPA 03
  Januari
  Februari
  Maret
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Agustus
  September
  Oktober
  Nopember
  Desember

Laporan Neraca Pengadilan Negeri Batang Tahun 2024

• NERACA DIPA 01
  Januari
  Februari
  Maret
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Agustus
  September
  Oktober
  Nopember
  Desember
• NERACA DIPA 03
  Januari
  Februari
  Maret
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Agustus
  September
  Oktober
  Nopember
  Desember

Laporan Neraca Pengadilan Negeri Batang Tahun 2023

• NERACA DIPA 01
  Januari
  Februari
  Maret
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Agustus
  September
  Oktober
  Nopember
  Desember
• NERACA DIPA 03
  Januari
  Februari
  Maret
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Agustus
  September
  Oktober
  Nopember
  Desember

Laporan Neraca Pengadilan Negeri Batang Tahun 2022

• NERACA DIPA 01
  Januari
  Februari
  Maret
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Agustus
  September
  Oktober
  Nopember
  Desember
• NERACA DIPA 03
  Januari
  Februari
  Maret
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Agustus
  September
  Oktober
  Nopember
  Desember

LAPORAN CALK

PENGADILAN NEGERI BATANG

Rapat Dinas Bulan Maret 2024 yang bertempat di ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang Bapak Wasis Priyanto, SH., MH, didampingi oleh Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris. Rapat yang dilaksanakan pada hari Jumat tersebut dimulai pukul 14.00 WIB, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung. Rapat tersebut diikuti oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, Karyawan, Karyawati dan PPNPN di lingkungan Pengadilan Negeri Batang.
Agenda Rapat Dinas Bulanan ini meliputi laporan dari masing-masing Hakim Pengawas Bidang, Panitera dan Sekretaris.
Kemudian dilanjutkan dengan Pembinaan dan Sosialisasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang mengenai :

1.Perma 7 Tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya.

2. Perma 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

3. Perma 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Dalam rangkaian kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di Kabupaten Jember, dilakukan kegiatan pembinaan oleh Para Pimpinan Mahkamah Agung RI yaitu YM Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S..H.,M.H., YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., YM Ketua Kamar Agama Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., YM Ketua Kamar Pengawasan, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. dan YM Ketua Kamar Pidana, H. Suharto, S.H., M.Hum.

Pembinaan ini dilaksanakan di Pendopo Wahya Wibawa Graha, Kabupaten Jember pada hari Senin, 11 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH beserta Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. Salah satunya Pengadilan Negeri Batang yang mengikuti Pembinaan tersebut secara daring yang dihadiri oleh para Hakim dengan didampingi Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Batang.

Ketua Mahkamah Agung RI mengingatkan bahwa Integritas merupakan hal terpenting dalam pengadilan, karena jika satu unsur rusak maka seluruh bagian pengadilan akan ikut rusak. Karena itu aparat peradilan harus saling mengawasi dan mencegah adanya pelanggaran. KMA mengumpamakan bahwa pengadilan seperti badan, jika satu sakit maka seluruh bagian akan sakit.

Beliau menyampaikan bukan sertifikat yang diinginkan atau ditargetkan tapi kualitas pelayanan pada pencari keadilan. Ketua Mahkamah Agung RI mengingatkan agar para pimpinan peradilan yang memperoleh tidak puas diri dan jangan sampai leha-leha atas pencapaian yang sudah didapat hari ini. Aparat peradilan harus terus berinovasi, karena keinginan masyarakat selalu berubah dan semakin lama semakin banyak. Misalnya aplikasi SIPP dikembangkan menjadi berbagai versi karena perkembangan kebutuhan pencari keadilan. Inovasi bisa dalam bentuk proses bisnis baru dan juga pengembangan aplikasi untuk mencapai pelayanan yang mudah dan murah. Ketua Mahkamah Agung RI meminta para pimpinan peradilan selalu mencari jalan yang terbaik untuk memberi pelayanan terbaik pula. Bagi pimpinan pengadilan yang mendapat penghargaan, Ketua Mahkamah Agung RI meminta agar bersyukur atas prestasi tersebut. Bagi yang belum dapat penghargaan, jangan berkecil hati karena yang menjadi ukuran adalah pelayanan yang berkualitas.

Batang: Dalam rangka menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan Lomba Kinerja Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Badan Peradilan Umum tahun 2023. Lomba tersebut terdiri atas delapan kategori, yaitu:

1. Lomba layanan peradilan
2. Lomba layanan hukum
3. Lomba pengawas daerah
4. Lomba role model terbaik untuk pimpinan dan panitera
5. Lomba administrasi dan keuangan perkara
6. Lomba pelaksanaan elitigasi
7. Lomba implementasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Intitusi Pemerintah)
8. Lomba inovasi pengadilan

Penyerahan hadiah lomba diberikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung kepada seluruh pemenang pada Senin, 11 Desember 2023 di Pendopo Wahya Wibawa Graha Bupati Jember, Jawa Timur.

Pengadilan Negri Batang merupakan salah satu Peradilan umum yang mendapatkan penghargaan berupa Juara Harapan 1 dalam kategori Lomba administrasi dan keuangan perkara dan Juara Harapan 3 dalam kategori Lomba Layanan peradilan yang diterima langsung oleh ketua Pengadilan Negeri Batang Ibu Haryuning Respanti, SH.,MH. Selain itu pada kesempatan tersebut Pengadilan Negeri Batang juga berpartisipasi menampilkan panampilan paduan suara yang disaksikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan para pejabat Mahkamah Agung.

P E N G U M U M A N

PENGADAAN LANGSUNG PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

PENGADILAN NEGERI BATANG TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan amanat Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pengadilan Negeri Batang pada tahun anggaran 2024 akan menerima 1 (satu) Lembaga/Konsultan Layanan Pos Bantuan Hukum Negeri Batang, dengan ini mengundang kepada lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan lembaga konsultasi dan bantuan hukum Perguruan Tinggi, untuk mendaftar sebagai Lembaga Pemberi Layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Batang pada tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumat 1 Desember 2023 - Pagi ini tepatnya pukul 8.00 WIB bertempat di Musholla Al-Islah Pengadilan Negeri Batang diadakan pengajian rutin bulanan. Ketua Pengadilan Negeri Batang Ibu Haryuning Respanti, SH.,MH melalui Panitera Muda Perdata Bapak Sutrisno, S.H.M.H. selaku Ketua Takmir Mushola Al Islah Pengadilan Negeri Batang langsung membuka kegiatan tersebut. Pengajian diikuti oleh seluruh keluarga besar PN Batang yang beragama Islam. Adapun sebagai penceramah yakni Ust.Sholahudin, M.Ag.

Dalam tausyiahnya, secara garis besar menyampaikan keutamaan dalam bersedekah bagi setiap umat pada Khususnya Umat Islam.

Kegiatan di akhiri dengan Tanya jawab dan Do`a penutup.

Batang – Selasa (28/11/2023) pagi bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang, diadakan rapat dengan agenda Rapat Dinas Bulanan November Tahun 2023 di lingkungan Pengadilan Negeri Batang. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang, Ibu Haryuning Respanti, S.H., M.H., dan juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. serta diikuti oleh seluruh pegawai PN Batang baik Hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, Pelaksana, serta Honorer.

Rapat dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Hymne Mahkamah Agung, dan Mars PN Batang. Rapat Dinas diawali dengan Pembacacaan Notulen Rapat dinas bulan sebelumnya kemudian  dilanjutkan pembacaan hasil temuan Hakim Pengawas Bidang oleh WKPN Batang dan pemaparan dari hasil Rapat Berjenjang yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Terakhir Pembinaan dari KPN Batang, Ibu Haryuning Respanti, S.H., M.H., yang secara detail menanggapi permasalahan dan hasil Rapat Berjenjang yang sudah dilaksanakan. Beliau juga menyampaikan bahwa sebagai aparatur pengadilan kita harus meneladani dan memaknai arti dari 8 Nilai Mahkamah Agung RI yang sering disuarakan waktu apel.