Batang, 18 Agustus 2023 - Keluarga Besar Pengadilan Negeri Batang mengadakan berbagai perlombaan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-78 dan HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-78.

Kegiatan ini di ikuti Hakim, Pegawai dan Honorer yang antusias memeriahkan dan mengikuti perlombaan. Adapun perlombaan yang diselenggarakan diantaranya Lomba Karaoke, Bola Voli, Estafet Sarung, dan Estafet Air. dalam Sambutannta Ketua Pengadilan Negeri Batang Ibu Haryuning Respanti, SH.,MH menyampaikan rangkaian  perlombaan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme terlebih dalam momentum peringatan HUT RI ke 78 Tahun, dan HUT Mahkamah Agung RI ke 78 tahun. Beliau juga berharap agar kegiatan itu berjalan lancar serta tetap menjaga sportifitas dan memupuk harmonisasi, dan keakraban serta kebersamaan diantara para pegawai PN Batang.

Penyerahan Hadiah dilaksanakan setelah pelaksaan Upacara HUT Mahkamah Agung RI ke 78.

Dalam rangka Memperingati Hari Jadi Mahkamah Agung ke-78, Pengadilan Negeri Batang menyelenggarakan Upacara HUT ke-78 Mahkamah Agung RI pada Sabtu 19 Agustus 2023 bertempat di Halaman Kantor Pengadilan Negeri Batang sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/SEK/HM3.1/VIII/2023 tentang Peringatan HUT-78 Mahkamah Agung RI.

Upacara dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan Pembina Upacara Ketua Pengadilan Negeri Batang Ibu Haryuning Respanti, SH.,MH. Pemimpin Upacara Sunarno, A.Md.,SH., upacara tidak hanya dihadiri oleh Seluruh Hakim, Aparatur dan PPNPN Pengadilan Negeri Batang, turut hadir pula Dharmayukti Karini Cabang Batang.

Upacara berlangsung khidmat dan sakral. Dalam amanatnya, Pembina Upacara menyampaikan langsung amanat Ketua Mahkamah Agung RI bahwa Peringatan hari ulang tahun ke-78 Mahkamah Agung ini mengusung tema “Tingkatkan Integritas Menuju Peradilan Yang Agung.” Tema tersebut mengandung pesan mendalam bagi kita semua, bahwa integritas adalah tolak ukur yang utama dalam mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung. Integritas adalah tiang penyangga bagi tegaknya sebuah keadilan sehingga perlu adanya kesadaran dari segenap insan peradilan tentang pentingnya merawat integritas dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan negara kepada kita.

Oleh karena itu, Ketua Mahkamah Agung RI meminta kepada seluruh warga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk menjadikan hari jadi yang ke-78 Mahkamah Agung RI ini sebagai titik balik kebangkitan lembaga Peradilan dengan melakukan gerakan perubahan menggunakan pola 3M, yakni Mulai dari diri kita sendiri, Mulai dari hal yang terkecil dan Mulai dari sekarang, sehingga diharapkan dengan gerakan perubahan yang dilakukan secara bersama, serempak, dan berkesinambungan, maka kepercayaan publik kepada lembaga peradilan bisa pulih kembali dengan cepat.

Pada kegiatan tersebut  Ketua Pengadilan Negeri Batang menyerahkan Piagam gelar tanda jasa Republik Indonesia Kepada Katno, SH, Sutrisno, SH, Subagyo, SH, Taufiq, Sugihatro dan Tohani atas Dedikasi dan Pengabdiannya.

Seperti tahun sebelumnya, pada peringatan Ulang Tahun kali ini juga menggelar acara Tasyakuran HUT ke-78 Mahkamah Agung RI. Acara ini dihadiri oleh Seluruh  Aparatur Pengadilan Negeri Batang. serta anggota Dharmayukti Karini Cabang Batang.

Acara dimulai dengan Doa yang disampaikan oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Batang Bapak Muhamad Nur Aberor, S.H.I dilanjutkan dengan Kata sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Batang serta Pemotongan Tumpeng oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang yang diserahkan kepada Pegawai yang akan sebentar lagi memasuki masa Purna Bhakti Yaitu Bapak Sarimbi kegiatan diakhiri dengan menikmati tumpeng bersama. 

“Dirgahayu ke-78 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mari Kita Bersama Tingkatkan Integritas Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.” (Humas)

Sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1410/SEK/HM.3/VIII/2023, tanggal 8 Agustus 2023 hal Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI bahwa pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan RI diadakan disatuan kerja masing-masing pada pukul 07.00 WIB.

Seluruh aparatur Pengadilan Negeri Batang tanpa terkecuali, yaitu para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta PPNPN pada hari ini Kamis, 17 Agustus 2023, tepat pada pukul 07.00 Wib, mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT Kemerdekaan RI Ke-78 yang berlangsung di halaman kantor Pengadilan Negeri Batang. HUT Kemerdekaan Indonesia tahun ini bertema “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”.

Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang Ibu Melia Christina Mulyaningrum, SH, selaku pembina upacara, berbeda dengan Ketua Pengadilan Negeri Batang Ibu Haryuning Respanti, SH.,MH yang mengikuti Upacara di Alun-Alun Kabupaten Batang bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batang.

Kegiatan upacara bendera dimulai pada pukul 07.00 Wib, diawali dengan pembacaan teks proklamasi, yang untuk selanjutnya secara berturut-turut diikuti dengan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembacaan Pancasila, serta penyampaian amanat oleh pembina upacara.

Kegiatan Upacara berjalan dengan tertib dan Khidmat.

Untuk melihat pelaksanaan eksekusi link disini

EKSEKUSI

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata / inkracht van gewijsde) yang bersifat penghukuman (condemnatoir), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.

Tahap-Tahap Pelaksanaan Eksekusi:

1. Permohonan Eksekusi;
2. Telaah terhadap permohonan eksekusi dilaksanakan oleh Panitera Muda atau Tim yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dituangkan dalam resume telaah eksekusi;
3. Apabila hasil resume telaah eksekusi permohonan tersebut dapat dilaksanakan, maka dilakukan penghitungan panjar biaya eksekusi dan pemohon eksekusi dipersilahkan untuk melakukan pembayaran;
4. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi/Aanmaning setelah lebih dahulu ada permintaan eksekusi dari Pemohon Eksekusi (Penggugat/Pihak yang menang perkara), dengan mendasarkan pada Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg. Penetapan peringatan eksekusi berisi perintah kepada Panitera/Juru sita/Juru sita Pengganti untuk memanggil pihak termohon eksekusi (Tergugat/Pihak yang kalah) untuk diperingatkan agar supaya memenuhi atau menjalankan putusan.
5. Apabila termohon eksekusi (Tergugat/Pihak yang kalah) tidak hadir tanpa alasan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka proses eksekusi dapat langsung diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa sidang insidentil untuk memberi peringatan, kecuali Ketua Pengadilan menganggap perlu untuk dipanggil sekali lagi.
6. Peringatan eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil, dibantu oleh Panitera, dengan dihadiri pihak termohon eksekusi (Tergugat/pihak yang kalah), serta apabila dipandang perlu dapat menghadirkan pemohon eksekusi (penggugat/pihak yang menang perkara).
7. Peringatan eksekusi dalam sidang insidentil tersebut dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera.
8. Dalam peringatan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan termohon eksekusi (tergugat/pihak yang kalah) agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peringatan.
9. Apabila tenggang waktu terlampaui, dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan putusan, maka sejak saat itu pemohon dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk
   menindak lanjuti permohonan eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak yang menang (Pasal 197 ayat 1 HIR/Pasal 208 ayat 1 RBg).
10. Apabila perkara sudah dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag), maka tidak perlu diperintahkan lagi sita eksekusi (executorial beslaag). Dan apabila dalam perkara tersebut tidak dilakukan sita jaminan sebelumnya, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Dalam hal eksekusi pengosongan tidak selalu diletakkan sita eksekusi, dapat langsung dilaksanakan pengosongan tanpa penyitaan.
11. Dalam hal melaksanakan putusan yang memerintahkan untuk melakukan pengosongan (eksekusi riil), maka hari dan tanggal pelaksanaan pengosongan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, setelah dilakukan rapat koordinasi dengan aparat keamanan.
12. Apabila termohon eksekusi merupakan unsur TNI (yang masih aktif atau yang telah purnawirawan), maka harus melibatkan pengamanan Polisi Militer (PM).
13. Sebelum melakukan eksekusi pengosongan, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi tanah atau bangunan yang akan dikosongkan dengan melakukan pencocokan (konstatering) guna memastikan batas-batas dan
    luas tanah yang bersangkutan sesuai dengan penetapan sita atau yang tertuang dalam amar putusan dengan dihadiri oleh panitera, jurusita/jurusita pengganti, pihak berkepentingan, aparat setempat dan jika diperlukan
    menghadirkan petugas Badan Pertanahan Nasional, serta dituangkan dalam Berita Acara.
14. Dalam hal melakukan pemberitahuan eksekusi pengosongan dilakukan melalui surat (Surat Pemberitahuan) kepada pihak termohon eksekusi, harus dengan memperhatikan jangka waktu yang memadai dari tanggal pemberitahuan sampai pelaksanaan pengosongan.
15. Pengosongan dilaksanakan dan dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, dengan cara yang persuasif dan tidak arogan. Misalnya dengan memerintahkan pemohon eksekusi menyiapkan gudang penampungan guna menyimpan barang milik termohon eksekusi dalam waktu yang ditentukan, atas biaya pemohon.
16. Setelah pengosongan selesai dilaksanakan, tanah atau bangunan yang dikosongkan, maka pada hari itu juga segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya yang dituangkan berita acara penyerahan, dengan dihadiri oleh aparat.

 Syarat Permohonan Teguran (Aanmaning)/ Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung

1. Permohonan Teguran (aanmaning)/eksekusi diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Pemohon Eksekusi atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum.
2. Surat permohonan aanmaning/eksekusi berisi:Identitas Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi (sesuai Identitas diri/KTP); Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan; Obyek perkara; Amar putusan Pengadilan tingkat pertama sampai dengan terakhir; Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan kepada pihak Pemohon;
3. Surat Permohonan dilampiri dengan: Fotocopy salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan fotocopy (cap stempel basah PN); Surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan oleh kuasa; Relaas pemberitahuan putusan kepada pihak Pemohon; Surat pernyataan dari pemohon bahwa obyek eksekusi tidak terkait dengan perkara lain” misalnya Perkara TUN, Pidana, Tipikor); Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada).

Syarat Permohonan Teguran (Aanmaning)/Eksekusi terhadap Akta
Perdamaian (Acta van dading)

1. Permohonan aanmaning/eksekusi ditanda tangani oleh prinsipal pemohon atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.
2. Surat Permohonan aanmaning/eksekusi berisi: Identitas pemohon dan termohon (sesuai dengan Identitas diri/KTP); Uraian singkat akte perdamaian dan alasan permohonan; Obyek perdamaian.
3. Surat Permohonan dilampiri dengan : Fotocopy Akta Perdamaian (acta van dading) sesuai dengan aslinya (stempel basah PN); Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada).