Selasa (21/03) bertempat di Ruang Media Center Pegadilan Negeri Batang, telah dilaksanakan pengambilan sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Negeri Batang oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang, Ibu Haryuning Respanti, S.H., M.H. Pegawai yang diambil sumpahnya yaitu Yasrina Ziliwu, SH. sebagai Analis Perkara Peradilan Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 264/SEK/Kp.I/SK/II/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Acara pengambilan sumpah ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung, Pembacaan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, Pengambilan Sumpah, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dan pembacaan Pakta Integritas dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Batang. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Negeri Batang mengucapkan selamat kepada pegawai yang diambil sumpahnya dan berpesan untuk semangat dan berdedikasi dalam bekerja. Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Pengadilan Negeri Batang Tahun 2022

 1. Laporan Pelayanan Informasi Publik Triwulan I 2022

2. Laporan Pelayanan Informasi Publik Triwulan II 2022

3. Laporan Pelayanan Informasi Publik Triwulan III 2022

Dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi dan kualitas pelayanan publik Pengadilan Negeri Batang, maka pada hari Jumat, 10 Maret 2023, Ketua Pengadilan Negeri Batang Ibu Haryuning Respanti, SH.,MH melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Pengadilan Negeri Batang dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang tentang pembukaan tenant Pengadilan Negeri Batang di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Batang.

Dalam kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Batang didampingi oleh Wakil Ketua, Hakim Pengawas Bidang PTSP, Panitera, Sekretaris dan jajarannya. Adapun lokasi dari MPP di Jalan Urip Sumoharjo Sambong Kabupaten Batang. Dengan adanya Pengadilan Negeri Batang di MPP maka dapat memudahkan Masyarakat Kabupaten Batang yang ingin memperoleh informasi layanan Pengadilan Negeri Batang.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Negeri Batang berharap dengan adanya pelayanan publik di MPP tersebut bisa membantu masyarakat pengguna dan pencari keadilan untuk mewujudkan pelayanan prima yang menjadi tujuan Pengadilan Negeri Batang.

Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan;

1. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan indentitas diri.
2. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI.
3. Petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:

1. Identitas Pelapor;
2. Identitas Terlapor jelas;
3. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yangdiadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatuperkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomorperkara;
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapatmendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan
5. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan.Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan. 

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik,memuat:

1. Identitas Pelapor;
2. Identitas Terlapor jelas;
3. Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya  bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.
5. Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasny asecara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.

Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi/materi Pengaduan yang logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya;
2. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun substansi/materi Pengaduannya logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya;
3. Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi Pengaduan kurang jelas dapat direkomendasikan untuk di konfirmasi atau diklarifikasi sebelum dilakukan pemeriksaan.
4. Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan Pengaduan yang sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, direkomendasikan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi.

Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah Pengaduan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, tidak disertai data yang memadai dan tidak menunjang informasi yang diadukan;
2. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara jelas, misalnya Pengaduan penanganan perkara yang tidak adil (tidak fair), yang tidak disertai dengan nama pengadilan, tempat kejadian atau nomor perkara dimaksud;
3. Pengaduan dimana Terlapor sudah tidak lagi bekerja sebagai hakim dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara di pengadilan, misalnya telah pensiun, telah pindah ke instansi lain;
4. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang;
5. Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan;
6. Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan, misalnya mengenai Advokat, Jaksa atau Polisi;
7. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya;
8. Pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, Pengadilan Tingkat Pertama di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional (unprofessional conduct);
9. Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

Hak-Hak Pelapor

1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/pengaduan yang didaftarkannya;
4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan;
5. Mengajukan bukti untuk memperkuat pengaduannya; dan
6. Mendapatkan berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak-Hak Terlapor

1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;
2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihakManapun;
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
4. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
5. Mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

Selengkapnya:

• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA.

Khusus untuk aparatur Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS) berisi uraian singkat mengenai hal yang dilaporkan/diadukan dengan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi dan disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan nomor telepon 085282490900 dengan format: nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan.